PEMBINAAN USAHA KELUARGA MANDIRI (PUNDI)
Tanggal: 25 Mar 2008
Laporan: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI)
 
Dalam upaya mengatasi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri atau Damandiri bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Bukopin, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya, mengembangkan sistem untuk mendukung para keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga kurang mampu, atau keluarga miskin yang sudah mempunyai usaha ekonomi produktip untuk membina, mengembangkan atau memperluas usahanya, serta mencegah keterpurukan kembali bagi keluarga yang sudah bangkit. Untuk itu bimbingan kepada mereka perlu dilanjutkan agar bisa menjadi pengusaha kecil, menengah, menjadi anggota koperasi yang potensial, atau bahkan menjadi pengusaha besar yang mandiri.






Judul Buku : Panduan Pelaksanaan Program
Pembinaan Usaha Keluarga Mandiri (23 Halaman)
Diterbitkan Oleh : Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (DAMANDIRI)
Bekerja sama : BPR Nusamba, BPR Artha Huda Abadi, BPD, Bank BUKOPIN
Damandiri 2000

A Pendahuluan

Upaya mengembangkan usaha yang dapat mendorong kemandirian keluarga dan masyarakatnya itu perlu bimbingan lanjutan dan dukungan permodalan yang mudah diperoleh agar pengembangan usaha yang sedang bangkit dapat dilakukan sesuai dengan kesempatan yang terbuka.
Untuk membantu usaha pemerintah melalui Koperasi dan dukungan lainnya, "Yayasan Dana Sejahtera Mandiri" atau "Yayasan Damandiri" bersama BKKBN dan Bank BNI serta Pesindo, yang selama tujuh tahun terakhir ini telahberusaha keras membantu pemberdayaan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi atau keluarga kurang mampu atau keluarga miskin melalui Takesra dan Kukesra, ingin membantu mereka yang berhasil untuk melanjutkan usahanya dalam kelompok-kelompok kerjasama antar warga atau koperasi di desa atau kampung masing-masing.

Dalam kelompok atau koperasi itu mereka dianjurkan tetap bekerja sama secara gotong royong untuk saling membantu membangun usaha yang menguntungkan. Dengan cara itu koperasi atau kelompok bersama itu dapat memperoleh bimbingan dari pemerintah melalui koperasi atau program-program lainnya seperti Inpres Desa Tertinggal dan Jaring Pengaman Sosial, atau Program Kompensasi BBM yang sebagian telah beroperasi sejak tahun 1996.

Seperti diketahui, mereka yang tergabung dalam kelompok Taskin atau kelompok UPPKS dan dibantu BKKBN dan atau Yayasan Damandiri telah belajar menabung pada Bank BNI atau Bank BRI berupa "Tabungan Keluarga Sejahtera" atau "Takesra". Mereka yang sudah mempunyai tabungan Takesra diberi kesempatan untuk mengambil kredit dengan bunga rendah karena disubsidi, hanya 6% per tahun, yaitu Program "Kredit Usaha Keluarga Sejahtera" atau "Eukesra". Dengan kredit yang berbunga sangat rendah itu kelompok tersebut belajar berusaha dalam kelompoknya atau membuka usaha secara mandiri.

Kita sungguh sangat bersyukur bahwa sampai akhir bulan Nopember 2002 jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mempunyai Takesra diperkirakan mencapai lebih dari 13 juta keluarga. Dari lebih 13 juta keluarga tersebut ada sekitar 10,4 juta keluarga telah mengambil kredit Kukesra. Menurut Laporan Bank BNI, jumlah tabungan Take.sra sampai akhir Nopember 2002 telah mencapai lebih dari Rp. 209 milyar. Sedangkan Kukesra yang telah dinikmati oleh keluarga pra sejahtem dan keluarga sejahtera I telah mencapai lebih dari Rp. 1,7 trilliun. Dari hampir 550.000 kelompok keluarga miskin yang belajar berusaha atau mempunyai usaha mandiri tersebut ada sekitar 21.000 sampai 25.000 kelompok menampakkan hasil-hasil yang menggembirakan. Diantaranya ada pula yang menonjol dan berkembang menjadi usaha kecil, usaha menengah atau bergabung dalam koperasi yang relatif berhasil dengan baik.

Kepada kelompok atau perorangan yang berhasil itu, dengan koordinasi Menko Kesra dan Taskin (lama) selama empat tahun terakhir ini telah dikembangkan berbagai kredit baru yang dikelola bersama berbagai Departemen dan Instansi Daerah dengan bunga yang disubsidi antara lain sebagai berikut:

1. EPKU dan EPTTG-Taskin untuk program kemitraan yang dilayani melalui Bank BNI
dan Bank BRI;
2. Taskin Koppas untuk anggota koperasi pasar yang dilayani melalui Bank Bukopin;
3. Eredit Taskin Warung JK melalui Bank Muamala untuk membantu pengembangan
warung di Jabotabek;
4. Kredit Taskin UKMK, INERA, dan Agribisnis, untuk usaha kecil, industri kecil dan
agribisnis, melalui berbagai Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dengan adanya berbagai skim kredit tersebut ternyata mereka yang telah berhasil bisa menjadi lebih maju dan siap mengembangkan usahanya dengan pendanaan yang berasal dari dana yang tersedia di pasar dengan bunga komersial yang biasa berlaku.

Percobaan awal usaha itu dilaksanakan oleh 20 cabang BPR Nusamba, suatu Lembaga Keuangan pedesaan yang mempunyai misi memajukan masyarakat pedesaan, dengan berhasil. Dalam percobaan itu upaya penyaluran kredit dengan bunga pasar biasa melalui BPR Nusamba itu sangat dihargai karena proses pencairannya diantarkan kepada para calon nasabah ke rumah-rumah atau ke tempat usaha mereka di pasar atau lainnya, sehingga mereka merasa dianggap sebagai mitra usaha BPR tersebut.

Dengan mengacu pengalaman pinjaman kredit BPR Nusamba dengan bunga pasar itu, pemerintah mulai melaksanakan kredit mikro di seluruh Indonesia melalui koperasi sebagai pembinanya. Mulai tahun 2000 yang lalu masyarakat desa, khususnya anggota koperasi, dengan usaha kecil dan menengah mendapat manfaat permodalan dan pembinaan usaha dari skim pemerintah, yaitu dana kompensasi BBM, dengan bunga pasar tersebut.

Dari pengalaman BPR Nusamba itu, biarpun di tingkat kabupaten dan kecamatan ada beberapa Bank, tetapi karena sifat dukungan BPR Nusamba adalah "menjemput bola dengan melayani nasabah" di lapangan, ternyata minat masyarakat desa terhadap dukungan keuangan dan pembinaan usaha dari BPR Nusamba bertambah hari bertambah tinggi. Selanjutnya kita juga yakin bahwa dengan upaya pemerintah yang kemudian menyusul, makin banyak anggota koperasi yang dapat dilayani dan masih akan lebih banyak lagi yang memerlukan uluran tangan pembinaan dan permodalan.

Pemerintah hampir pasti tidak dapat memenuhi seluruh permintaan tersebut. Karena itu Yayasan Damandiri membantu para peminat yang terpaksa tidak dapat dilayani oleh skim yang dikembangkan pemerintah tersebut. Untuk itu Yayasan Damandiri segera membantu beberapa BPD, antara lain BPD Jatim, BPD Jateng, BPD Dl Yogyakarta, BPD Bali, BPD NTB, BPD Maluku dan Maluku Utara, BPD Sulsel, BPD Sulut dan Gorontalo, BPD NTT serta Bank Bukopin. Pada tahun 2003 ini diperluas dengan membantu BPD Kalsel.

Bantuan tersebut adalah berupa penempatan dana seperti juga yang dilakukan pemerintah dengan menempatkan dana pada Bank-bank yang ditunjuk. Selanjutnya BPD, Bank Bukopin dan BPR harus menggunakan dana itu untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah yang diselenggarakan bagi keluarga kurang mampu yang telah mempunyai usaha atau yang memperkerjakan anggota keluarga kurang mampu, yaitu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Dengan adanya dana itu BPD, Bank Bukopin dan BPR dapat membantu lembaga pemberdayaan masyarakat seperti lembaga pengabdian masyarakat suatu perguruan tinggi, koperasi, atau lembaga keuangan pedesaan lainnya. Selanjutnya lembaga pemberdayaan masyarakat itu membina dan mengembangkan pemberdayaan keluarga dan penduduk kurang mampu yang dianggap memerlukan bantuan. Penduduk dan keluarga yang dibantu itu seyogyanya bergabung dalam kelompok untuk memudahkan pembinaan dengan mengetrapkan prinsip saling membantu atau tanggung jawab renteng antar anggotanya. Selanjutnya kelompok keluarga, koperasi atau perorangan yang dibina itu dibantu dan diantarkan untuk mendapatkan kredit dari Bank atau lembaga keuangan yang ada.

Lembaga masyarakat itu bertanggung jawab membina kelompok sebaik-baiknya dalam suatu program terpadu antara kegiatan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Program terpadu itu harus memberikan dukungan pembinaan lanjutan dari kegiatan program-program yang ada sebelumnya. Karena itu dukungan yang harus dipadukan adalah pembinaan usaha, termasuk pemasaran dan dukungan kredit yang mudah diperoleh, serta dukungan program-program lain seperti KB, kesehatan dan pendidikan atau wajib belajar.


Pembinaan usaha dan dukungan kredit tersebut dinamakan "Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri" atau "Pusaka Mandiri" atau "PUNDI" yang programnya adalah merupakan lanjutan pembinaan dalam bidang pembinaan usaha, perluasan usaha, peningkatan kemampuan manajemen, pemasaran dan pengembangan modal melalui kredit yang disediakan Bank atau BPR dengan bunga pasar yang bersifat umum. Upaya lanjutan ini harus dapat dilakukan dengan pengurusan yang mudah dan mengena, yaitu dengan sistem menjemput bola, tetapi sudah makin mendekati dukungan program yang bersifat profesional dan kredit yang diberikannya harus sejajardengan kredit biasa yang lebih mandiri.

Jenis pembinaan dan kredit ini bisa menjadi jembatan untuk para peserta memanfaatkan jalur komersial yang ada di pasaran, karena itu dengan dukungan PUNDI tersebutpara peserta dilatih untuk berhubungan dengan tenaga-tenaga pembina di lapangan, Bank atau lembaga keuangan dalam bentuk yang makin komersial.

Karena BPD dan pemerintah mempunyai program semacam ini, namun mempunyai beberapa perbedaan, maka program ini akan bersifat menambah program yang ada dan bisa lebih diarahkan untuk kelompok-kelompok dengan anggota perempuan dan belum menjadi anggota koperasi. Begitu juga nama "PUNDI" dapat saja dianggap sebagai nama generik, sedangkan di masing-masing kabupaten atau kota setiap cabang BPD, Bank Bukopin atau BPR bisa saja tetap mempergunakan nama program yang sudah populer di daerahnya.

Untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai program ini akan diuraikan penegasan tentang sasaran nasabah dan program pembinaan yang harus diberikan kepada para nasabah program tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Diluncurkannya bantuan pembinaan usaha dan kredit "Pusaka Mandiri" atau "PUNDI" ini adalah untuk tujuan sebagai berikut:
1. Melanjutkan pemberdayaan dan pembinaan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi, atau keluarga kurang mampu atau miskin, yang telah mempunyai usaha kecil dan usaha menengah yang mulai berhasil;

2. Untuk membantu pengembangan manajemen, pemasaran dan permodalan usaha keluarga-keluarga yang mulai mandiri tersebut menjadi Pengusaha Kecil dan Pengusaha Menengah yang profesional;

3. Untuk memungkinkan para keluarga atau pengusaha kecil itu menarik teman-teman, dan saudaranya yang belum berhasil, untuk bergabung dalam usaha produktif yang berhasil dan meningkatkan pendapatannya.

C. Ketentuan Umum
Dalam program PUNDI yang dimaksud dengan:

1. "Usaha Kecil" adalah usaha produktif (bidang Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Industri) yang dijalankan oleh masyarakat dengan ketentuan:

a. Dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga;
b. Mempergunakan teknologi sederhana;
c. Memanfaatkan sumber daya lokal;
d. Persaingan yang ketat;
e. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan;

2. "Kelompok Pengusaha Kecil" adalah kumpulan dari pengusaha kecil perorangan atau kelompok yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam produksi, permodalan dan pemasaran bersama.

3. "Pembinaan kepada Pengusaha Kecil" adalah pembinaan yang dilakukan oleh Tim, Lembaga atau Perorangan, yang adalah tenaga ahli atau lembaga profesional yang atas nama BPD, Bukopin atau BPR membantu pembinaan pengusaha kecil melalui kelompok atau perorangan agar mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Pembinaan itu bersifat profesional dan para pembinanya, baik dalam bentuk lembaga atau perorangan bekerja sama dengan BPD dan mengambil tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelancaran pengembalian kredit serta keberhasilan nasabahnya.

4. "Kredit kepada Pengusaha Kecil" adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh BPD atau Lembaga Keuangan kepada pengusaha kecil baik melalui kelompok maupun secara perorangan agar mampu mengembangkan usahanya.

5. "Usaha Produktif" adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha kecil dan menengah, sehingga yang bersangkutan dapat berkembang lebih lanjut lagi dan mengembalikan dana pinjamannya dengan baik.

D. Bidang Usaha yang Dibantu
Agar lebih dekat dengan keadaan pasar, maka dukungan pembinaan manajemen dan keuangan yang akan disediakan akan diputuskan oleh BPD, Bank Bukopin atau BPR sendiri. Hal ini berbeda dengan keadaan dimasa lalu dimana dukungan terhadap Kelompok-kelompok tersebut diputuskan oleh Lembaga seperti PLEB BKKBN atau Lembaga lain di Desa dan di Kecamatan seperti Pokjanis. Namun demikian, lembaga-lembaga desa tersebut, termasuk Pemda, tetap diharapkan bertindak sebagai "pembina", "advokator" atau "fasilitator" yang baik.

Sebagaimana kredit biasa, maka bidang usaha yang dapat dibantu dan dibiayai dengan "Pusaka Mandiri" atau "PUNDI" adalah semua usaha produktif yang dinyatakan layak oleh BPD berdasarkan asas-asas perusahaan dan perkreditan yang sehat, yang meliputi:

1. Usaha Perdagangan, yaitu usaha-usaha yang bergerak di bidang perdagangan;

2. Usaha Industri, yaitu usaha untuk mengubah bentuk atau mengolah suatu barang
menjadi barang baru dengan menggunakan teknologi sederhana;

3. Usaha Pertanian, yaitu usaha-usaha dibidang pertanian dalam arti luas seperti produksi
hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, termasuk pengadaan sarananya;

4. Usaha Jasa, yaitu usaha-usaha yang bergerak di bidang pemberian jasa seperti usaha
transportasi, bengkel, tempat reparasi, membangun dan memperbaiki rumah tempat
tinggal dan pasar baik untuk disewakan maupun untuk dijual dan sebagainya.

E. Persyaratan Umum Pusaka Mandiri (PUNDI)
Calon debitur yang dapat mengajukan permohonan bantuan pembinaan dan kredit "Pusaka Mandiri" (PUNDI) adalah kelompok atau perorangan yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1. Diutamakan bagi perorangan dan kelompok yang telah mempunyai pengalaman yang baik dengan Skim Kukesra atau Skim dukungan pemberdayaan lainnya;
2. Melampirkan foto copy identitas diri pemohon, diutamakan kaum ibu atau kaum perempuan;
3. Memiliki usaha;
4. Berdomisili dan bertempat tinggal jelas;
5. Melampirkan data-data pendukung;
6. Mengisi formulir laporan YDSM.

F. Pembinaan Pengusaha Kecil
Sebagai upaya lanjutan, Pusaka Mandiri (PUNDI) dilakukan dengan mengutamakan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan itu adalah suatu proses pemberdayaan untuk membantu para pengusaha kecil atau kelompok untuk sesegera mungkin mandiri dan dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan produk yang sangat laku di pasaran. Karena itu mulai dari seleksi pengusaha kecil atau kelompok yang akan mendapatkan dukungan, para pembina diharapkan ikut secara aktif terjun didalamnya.
Proses pembinaan dibagi dalam dua gelombang, yaitu : pertama, seleksi kelompok atau perorangan, dan kedua, pembinaan selama yang bersangkutan berada dalam hubungan dengan BPD atau BPR.
Para pembina untuk upaya ini bisa berasal dari kalangan Universitas, Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Pesantren, dan para Petugas Lapangan yang selama ini telah ikut membantu kelompok atau perorangan dengan sangat berhasil. Para pembina ini akan diajak bergabung dengan BPD untuk melakukan kerjasama menawarkan bantuan itu kepada masyarakat pengusaha kecil tersebut. Para pembina itu akan dikoordinasikan bersama melalui pengenalan program, latihan bersama, dan pengembangan etika pembinaan pemberdayaan yang disepakati bersama.

Dukungan dana untuk para pembina itu akan disediakan oleh BPD dan Bank peserta dari sebagian bunga dana yang dipinjam oleh nasabah. Dana itu adalah sebagian keuntungan nasabah yang dibayarkan kepada Bank sebagai bunga pinjaman yang dibayar secara rutin dan teratur. Oleh karena itu pembinaan dan pemberdayaan harus menghasilkan peningkatan produksi, manajemen dan pemasaran yang unggul dari para pengusaha kecil tersebut untuk mampu membayar pinjamannya dengan tepat waktu.


G. Syarat Kelompok Pengusaha Kecil

Kelompok yang dapat menerima bantuan dan kredit Pusaka Mandiri (PUNDI) adalah kelompok yang memenuhi persyaratan antara lain:

1. Jumlah anggota antara 5 sampai dengan 10 orang dan masing-masing anggota
melakukan kegiatan usaha produktif atau mereka bersama-sama melakukan usaha
produktif;
2. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal Ketua, Sekretaris dan
Bendahara, serta:
a. Mempunyai aturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota;
b. Menyelenggarakan pertemuan secara teratur;
c. Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkan pada BPD atau Bank
peserta atau lembaga keuangan atau lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk oleh Bank;
d. Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan yang
sederhana.

H. Tugas Kelompok
Ketua atau Pengurus kelompok berkewajiban:
1. Menyeleksi calon anggota;
2. Membantu anggota membuat rencana usaha;
3. Membantu anggota membuat permohonan kredit ke BPD atau Lembaga Keuangan atau Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk Bank;
4. Menyusun rencana kebutuhan kredit para anggota;
5. Menerima kuasa dari anggota untuk menandatangani akad kredit;
6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;
7. Memobilisasi tabungan anggotanya ke Bank;
8. Membantu dalam pengawasan penggunaan kredit;
9. Menjamin atas kelancaran pengembalian kredit.

I. Jenis Kredit menurut Sifat Pembiayaan
1. Kredit Installment, kredit dengan angsuran pokok dan bunga dibayar setiap hari, setiap
minggu atau bulan sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Kredit Reguler, kredit dengan angsuran/pelunasan pokok dibayar saat jatuh tempo,
sedangkan bunga dibayar setiap hari, minggu, bulan sesuai yang diperjanjikan.

J. Jangka Waktu Kredit

1. Jangka waktu Kredit Installment
a. Kredit Bulanan
Jangka waktu kredit maksimum 12 bulan.
b. Kredit Mingguan
Jangka waktu kredit maksimum 52 minggu.
c. Kredit Harian
Jangka waktu kredit maksimum 360 hari.
2. Jangka waktu Kredit Reguler
Jangka waktu kredit reguler maksimum 6 bulan.

K. Plafond / Jumlah Kredit
Plafond kredit Pundi diberikan dengan jumlah antara Rp. 500.000,- sampai maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap anggota perorangan. Pada tahapan selanjutnya jumlah kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang didasarkan pada segi kelayakan usaha dan aturan perbankan lainnya.

L. Sistem Perhitungan Bunga
1. FLAT (Perhitungan Bunga Tetap)
Perhitungan bunga kredit yang didasarkan dari plafond awal meskipun baki debet/sisa pinjaman sudah berkurang.
Besarnya bunga kredit untuk sistem flat antara 11 s/d 18 % per tahun.

2. SLIDING (Perhitungan Bunga Menurun)
Perhitungan bunga kredit yang didasarkan dari sisa plafond.
Besarnya bunga kredit untuk sistem sliding antara 18 s/d 36 % pertahun.

M. Jaminan
Jaminan merupakan suatu aspek yang tujuannya adalah untuk menambah kepastian bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya. Dalam hal ini untuk PUNDI yang diselenggarakan oleh Bank peserta atau BPR membedakan jaminan sebagai berikut:
1. Jaminan Pokok, adalah usaha debitur yang dibantu pembinaan dan pembiayaannya
oleh Bank. Dari keberhasilan usaha tersebut Bank akan mendapatkan kembali pokok
pinjaman dan bunganya.

2. Jaminan Tambahan, jaminan tambahan diperlukan dengan tujuan memberikan
dorongan kepada debitur, agar betul-betul menjalankan usahanya dan betul-betul
memenuhi kesepakatan didalam perjanjian kredit, antara lain berupa:

a. Tabungan Beku, adalah tabungan yang diwajibkan kepada debitur saat menerima dan
mengangsur kredit.
b. Tanggungjawab-renteng, adalah apabila pembiayaan untuk kelompok pengusaha kecil,
maka antar anggota diwajibkan menanggung atas kelancaran angsuran pinjaman
kepada Bank atau lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk.
c. Tempat Usaha, apabila kredit diberikan kepada Pedagang Pasar, maka tempat usahanya
diwajibkan sebagai jaminan dengan bukti Surat Ijin Tempat Usaha.
d. Surat-surat/bukti-bukti kepemilikan barang/ benda, adalah jaminan tambahan berupa
sertifikat tanah, BPKB dan sebagainya.

Kebijaksanaan jaminan ini adalah untuk memberi dorongan kepada nasabah agar hati-hati mempergunakan dana yang dipinjamnya. Jaminan tambahan tersebut bisa keempat-empatnya diterapkan atau salah satu saja sesuai dengan penilaian dari manajemen Bank pelaksana.

Dalam keadaan jaminan fisik tidak mencukupi, apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa usaha itu akan menolong nasabah diharapkan ada pihak lain yang bisa membantu memberikan jaminan yang diharuskan tersebut.

N. Sistem Insentif

Agar pinjaman yang telah diberikan tersebut lancar pengembaliannya, maka Bank akan memberikan fasilitas Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Insentif diberikan kepada Debitur yang angsurannya benar-benar tepat waktu sesuai
dengan yang dijadualkan oleh Bank, kecuali tanggal angsuran jatuh pada hari libur
atau hari yang diliburkan akan diberikan toleransi.

2. IPTW diberikan pada saat kredit sudah lunas atau saat pelunasan kredit.

3. IPTW diberikan melalui rekening tabungan debitur dengan langsung mengkreditkan
pada rekening tersebut.

4. Perhitungan IPTW adalah prosentase dari plafond yang diterima oleh debitur.

5. Besarnya prosentase IPTW ditentukan oleh Bank dengan mempertimbangkan aspek-
aspek yang ada.

O. Anggota Komite Kredit
Agar kredit yang diberikan kepada masyarakat tepat sesuai dengan sasaran, maka dalam manajemen Bank dibentuk suatu Eomite yang tugasnya diatur oleh Bank untuk mengadakan survey dan menganalisa usaha debitur dengan ketentuan yang berbeda-beda untuk setiap Bank peserta.

Ketentuan itu umumnya sebagai berikut:
- Untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) anggota komite bisa sebagai berikut:
1. Staf kredit/mantri kredit sebagai pengaju;
2. Kepala Bidang Kredit sebagai pemberi persetujan;
3. Direktur sebagai pejabat yang mengetahui.

- Untuk jumlah kredit Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- anggota komite bisa terdiri dari:
1. Staf kredit sebagai pengaju;
2. Kepala bidang kredit sebagai pemberi tanggapan dan rekomendasi;
3. Direktur sebagai pejabat yang memberikan persetujuan;
4. Utama sebagai pejabat yang mengetahui.

- Untuk jumlah kredit Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- anggota komite terdiri dari:
1. Staf kredit sebagai pengaju;
2. Kabid kredit sebagai pemberi tanggapan;
3. Kabid Pemasaran sebagai pemberi tanggapan;
4. Direktur yang merekomendasikan;
5. Direktur Utama pejabat yang memberikan persetujuan.


- Untuk jumlah kredit diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota komite terdiri
dari:
1. Staf kredit sebagai pengaju;
2. Kabid Kredit sebagai pemberi tanggapan;
3. Kabid Pemasaran sebagai pemberi tanggapan;
4. Direktur sebagai pemberi tanggapan;
5. Direktur utama yang merekomendasikan;
6. Komisaris yang memberikan persetujuan.

P. Pelaporan
Untuk mengetahui secara teratur perkembangan PUNDI tersebut, harus dilakukan laporan secara tertib. Laporan tersebut disusun dan diberikan dengan arahan sebagai berikut:
1. Setiap nasabah, secara pribadi dan juga kelompoknya, harus mengisi daftar isian
standar YDSM yang dikirim kepada Cabang Bank dan selanjutnya menjadi data basis;
2. Setiap Cabang Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan dari pembinaan dan
kredit PUNDI tersebut kepada Pimpinan Bank yang secara konsolidasi akan
disampaikan kepada pihak Yayasan;
3. Laporan dimaksud harus sudah diterima oleh Pimpinan Bank paling lambat tanggal 15
setiap bulannya.

Demikian rencana program bantuan dan kredit PUNDI, semoga ada manfaatnya.
 
 
   
 
>> PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KREDIT YANG DISALURKAN YAYASAN DAMANDIRI (BUKU-II)
>> BERIBU ALASAN RAKYAT MENCINTAI PAK HARTO
>> CATATAN TENTANG "SILVER COLLEGE"
.... belajar kembali untuk mengabdi dan membina masyarakat dan keluarga ...
NOTES ON THE IMPLEMENTATION OF THE "SILVER COLLEGE"
... continue education to serve and foster the family and community ...
>> FAMILY EMPOWERMENT POST
P O S D A Y A
Local Community Institution For Poverty Alleviation Through The Strengthening Of The Functions Of Families And The Attainment Of Mdgs Objectives
>> POSDAYA Wadah Partisipasi Masyarakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pemantapan Fungsi Keluarga Dan Pencapaian Target MDGs
>> PETUNJUK PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
>> INDONESIA INVITES
BIG ENLIGHTENMENT
Batch 2; OBSERVATION STUDY TOUR
THE EMERGING PARADIGM FOR EMPOWERING THE FAMILY AND COMMUNITY AT THE GRASS ROOTS
>> PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KREDIT YANG DISALURKAN YAYASAN DAMANDIRI
>> BUKU PANDUAN ACARA KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL KE-4 MAKASSAR, 21 - 23 AGUSTUS 2007, TEMA " MEMPERKUAT MODAL SOSIAL BANGSA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN"
>> POSDAYA ALIANSI BANGUN ANAK BANGSA
>> PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS
>> MENYEMAI HARAPAN MENUJU SEJAHTERA
>> PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BELAJAR MANDIRI
>> POKOK-POKOK PIDATO TENTANG MEMBANGUN PEMIMPIN MASA DEPAN YANG PEDULI TERHADAP KEMANUSIAAN
>> PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS (PMSK)
  
 
 


DRadio 103.4 FM Online

Home | Profil | Kontak Kami | Buku Tamu
Redaksi Damandiri : redaksi@damandiri.or.id
Copyright © 2003 Damandiri.or.id
designed by Gemari Online
Streaming Radio DFM Jakarta

Gemari Online